KAJIAN ILMU HUKUM

 

HM-PS HKI - Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HM-PS HKI)  pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, menggelar Kajian Ilmu Hukum dengan tema "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA", pada hari Sabtu (20/08/2022) 

Alhamdulillah, Kegiatan ini berjalan dengan lancar yang dimana kajian ini dibawakan langsung oleh sahabat Ahmad Nur Fajri. Beliau merupakan Ketua I Senat Mahasiwa Fakultas (SEMA-F) Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone Periode 2022/2023

Dalam penjelasannya, beliau mengatakan bahwa perlu kita tahu setidaknya ada 43 ribu peraturan di Indonesia, meliputi:
- 4.000 peraturan pusat
- 17.000 peraturan menteri
- 4.000 peraturan non kementerian/lembaga
- 15.000 peraturan daerah

Pada dasarnya, aturan-aturan tersebut merupakan akulturasi dari 3 faktor yakni:
1. Aturan kolonialisme yang menganut sistem Eropa kontinental. Sistem hukum ini menerapkan budaya civil law dengan asas kepastian hukum. Implikasinya, hukum selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan
2. Aturan agama
3. Aturan adat

Produk original aturan hukum di Indonesia yang tidak mendapat pengaruh dari akulturasi adalah konstitusi yakni UUD 1945.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia, kita membaginya ke dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode kolonialisme

Di periode ini, hukum dipengaruhi oleh produk hukum VOC, periode liberalisasi (masa penjajahan Eropa), politik etis Douwes Dekker (masa penjajahan Jepang)

2. Periode revolusi
Periode ini terjadi masa peralihan nama dari Hindia Belanda ke Indonesia. Kadangkala, periode ini disebut periode revolusi fisik karena terjadi agresi militer juga konstitusi Indonesia yang selalu berubah-ubah. Ada 3 konsitusi yang pernah berlaku yakni UUD 1945, UUDS 1950 dan UUD RIS.Terjadi demokrasi terpimpin atau revolusi liberal. Terjadi juga pertentangan politik antara orde lama (cenderung pada demokrasi terpimpin) dan  orde baru (terjadi pembungkaman pendapat)
3. Periode reformasi
- terjadi supremasi HAM seutuhnya salah satunya terjadi kebebasan pendapat
- terjadi 4x amandemen UUD 1945 

 

            Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan! - Baharuddin Lopa

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib

Baca artikel detiknews, "Pengertian Hukum hingga Tujuannya Menurut Para Ahli" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5989276/pengertian-hukum-hingga-tujuannya-menurut-para-ahli.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Baca artikel detiknews, "Pengertian Hukum hingga Tujuannya Menurut Para Ahli" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5989276/pengertian-hukum-hingga-tujuannya-menurut-para-ahli.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Baca artikel detiknews, "Pengertian Hukum hingga Tujuannya Menurut Para Ahli" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5989276/pengertian-hukum-hingga-tujuannya-menurut-para-ahli.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/